Pemerintahan

Bupati Pasuruan Ajak Element Masyarakat Lawan covid 19

Diterbitkan

-

Bupati dan Tokoh Masyarakat lakukan pertemuan di pendopo ngawiji ngesti.
Bupati dan Tokoh Masyarakat lakukan pertemuan di pendopo ngawiji ngesti.

Memontum Pasuruan – Dampak akibat pendemi covid 19 terhadap masyarakat yang begitu besar. Komunitas Untuk Transparasi Anggaran Covid-19 (Kontrac). Yaitu gabungan dari tokoh masyarakat, LSM dan Kyai muda Kabupaten Pasuruan bersilahturahmi ke kediaman dinas Bupati H. M Irsyad di Pendopo Kabupaten Pasuruan Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Senin (11/5/2020) sore.

Kedatangan puluhan orang anggota Kontrac tersebut untuk menyampaikan 17 poin masukan serta kritikan untuk Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka penanganan wabah Covid-19.

Diantara 17 poin yakni poin -1, Kontrac mengusulkan agar Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten harus membuat dan memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kepada pemerintah di tingkat kecamatan, desa atau keleruahan terkait pelaksanaan pembatasan sosial, physical Distancing, lock down secara lokal dan pembatasan sosial. Penerapan pembatasan sosial ditingkat desa, kelurahan atau kampung harus memiliki standart operasional yang tidak berdampak pada kehidupan sosial ekonomi yang semakin memburuk.

Dan Poin-17, Kontrac meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengawasi kinerja serta penindakan kepada oknum-oknum dalan jajaran organisasinya yang
menyalah gunakan jabatannya serta kewenangannya untuk melakukan tindakan demi kepentingan pribadi atau golongan dengan menggunakan isu wabah Covid-19.

Selain masukan sebanyak 17 poin tersebut, pentholan Kontrac yang di dikomandani Gus Dulloh dan Lujeng, menyampaikan sharing gagasan dan ide untuk Pasuruan. Seperti yang disampaikan Gus Dulloh. Menurutnya, masukan teman-teman pada item ke 17, yaitu meminta pada pemerintah untuk menindak oknum yang melakukan kesalahan dengan menggunakan isu wabah corona. Hal itu adalah temuan pribadinya.

Advertisement

“Hal itu adalah temuan pribadi saya dan ini bisa dipertanggung jawabkan. Dan saya menggunakan praduga tak bersalah yakni di wilayah Kejayaan. Saya galang informasi itu dari komunikasi dengan kepala desa di sekitar kejayaan. Berbagai informasi saya peroleh seperti urusan physical Distancing dan juga penyemprotan disinfectant beberapa oknum pegawai pemerintah menarik dana dari kepala desa. Juga ketika pelatihan PKK , ada penarikan Rp 250 ribu. Bahkan rapat pun ada tarikan alasannya buat nara sumber dan sebagainya, “ungkap Gus Dulloh.

Beda dengan yang disampaikan Gus Dulloh, Lujeng lebih mengkritisi dan mengusulkan terkait teknis penanganan Covic-19. Menurut Lujeng, sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah tidak hanya pencegahan corona tapi juga implikasinya. “Terkait dengan corona walau kita belum PSBB pintu masuk harus ada cek point. Orang yang dari luar daerah harus diperiksa sesuai protap corona dan hanya yang punya rekomendasi kesehatan yang bisa diperkenankan masuk, “usulnya.

Lanjut Lujeng, Gugus Tugas Covid-19 harus memiliki protap yang terukur dalam melakukan pembatasan sosial di desa. Meminta Gugus Tugas Covic-19 harus transparan terkait dengan jumlah serta kawasan orang terdampak, agar warga tahu daerah mana saja yang masuk zona merah.

“Terkait dengan implikasi sosial ekonomi, pasca pinalti dari pusat berupa penundaan pencairan DAU sebesar 35% oleh menteri keuangan, ini memilki dampak ekonomi, sosial dan Infrastruktur. Untuk itu pemerintah harus membuat skema jaring pengaman sosial dan kriminalitas, “papar Lujeng.

Dari masukan Kontrac baik lisan maupun tertulis sebanyak 17 poin itu, Bupati Pasuruan H.M. Irsyad Yusuf menerima dan sepakat keseluruhannya. Malah Irsyad mengajak semua elemen untuk mengawasi transparasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Advertisement

“Kalau soal transparasi anggaran pemerintah, ayo kita awasi bareng. Kita minta dikritisi dan dikontrol. Kalau bisa tidak hanya pemerintah tapi juga pemerintahan. Artinya, yang harus diawasi eksekutif dan legeslatif karena keduanya adalah elemen Pemerintahan Kabupaten Pasuruan, “ucap Irsyad.

Lebih lanjut Irsyad mengatakan, penanganan corona tidak hanya pemerintahan daerah. Tapi juga peran semua elemen termasuk peran LSM dan pemangku pondok pesantren untuk memberikan saran, masukan, ide dan gagasan “Semua masukan akan saya tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan saya. Tentunya ada peran masyarakat yang ikut mendukung pemerintah dalam melawan virus covid 19,” pungkas Irsyad Yusuf. (bw/arf/yan)

 

Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Terpopuler

Lewat ke baris perkakas