Pemkab Pasuruan Raih Penghargaan One Map Policy Better Governance 2024

Memontum Pasuruan – Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat, yakni Penghargaan One Map Policy Better Governance 2024 atas Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Pemerintah Daerah, yang diserahterimakan dari Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron kepada Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Andriyanto, Kamis (11/07/2024) tadi. Dalam penyerahan itu, turut mendampingi, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Republik Indonesia (RI), Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Pada saat menerima penghargaan dalam acara One Map Policy Summit 2024 di Jakarta, Pj Bupati Andriyanto berada satu panggung bersama para tokoh penerima penghargaan lain. Seperti, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, I Nyoman Gunadi yang mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Andriyanto mengatakan rasa terima kasih atas apresiasi yang disematkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sekaligus, mengungkapkan beberapa langkah yang akan dilakukan dalam menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang untuk Pemda.   

Baca juga :

“Kami masih terus berkoordinasi dengan banyak pihak untuk terus menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang untuk Pemda. Diantaranya, dengan melakukan survei bersama dengan Pemprov Jatim. Juga akan menyempurnakan tata ruang di wilayah Kabupaten Pasuruan,” katanya, sebagaimana disampaikannya kepada Kepala Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang, Heru Farianto.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Penghargaan One Map Policy Better Governance 2024. Menurutnya, kebijakan Satu Peta mencakup empat tahapan kegiatan utama. Diantaranya, kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian serta berbagai data dan informasi geospatial yang dikoordinasikan juga oleh BIG.

Portal Kebijakan Satu Peta (KSP) yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan didukung oleh Kemenko Bidang Perekonomian dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai gerbang akses dan berbagi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang terdapat pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai acuan perencanaan pembangunan nasional berbasis spasial.

“Dalam pelaksanaannya, data KSP ini banyak digunakan dalam proses Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang pada akhir tahun 2023 kemarin telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043,” kata Pj Gubernur Adhy dalam rilis yang diterima Tim Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Pasuruan dari Biro Administrasi Pimpinan, Setda Provinsi Jawa Timur. (pro/pas/sit)