Ketua DPRD Tuding Pemkot Tak Serius Tangani Covid 19

Memontum Pasuruan – Pemerintah Kota Pasuruan ada secara nyata, namun sekarang seolah-olah tidak ada. Hal ini lantaran tidak melakukan hal nyata untuk masyarakat selama pandemi corona berlangsung.

Kritik pedas itu disampaikan oleh H Ismail Marzuki Hasan anggota tim Pansus DPRD Kota Pasuruan saat hearing dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pasuruan, Selasa (30/06/2020) siang.

Ismail mengungkapkan kekecewaannya itu setelah melihat fakta di lapangan bagaimana pemerintah sangat lamban melaksanakan kebijakannya sendiri.

“Bulan ini bantuan dampak Covid-19 belum keluar. ini bukti tidak keseriusan pemerintah, “ungkap Ismail.

Ketua DPRD Kota Pasuruan ini juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai sudah terlalu bernuansa politik. Dan mengingatkan ASN jangan ikut larut di arus politik.

“Saya hanya menitipkan niat yang tulus dan semangat untuk penanganan Covid-19. Dan hari ini, kacamata saya melihatnya langkah dan kebijakan pemerintah tidak sesuai harapan, dan lebih kelihatan nuansa politiknya. Oleh karena itu, anda ASN jangan ikut di nuansa politik dan kebijakan jangan terlalu politik dan dipolitisi. di kacamata kami belum selaras niatannya, “ucap Ismail depan tim Gugus Tugas Covid-19.

Politisi asal PKB ini menambahkan, Sekda harus bisa mengendalikan setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar kegiatannya sesuai dengan yang dianggarkan DPRD.

“Sampai hari ini, kami belum merasakan itu dan lebih kelihatan nuansa politiknya. Karena saya melihat ada ketidak sesuaian dengan kebijakan, “tegas Ismail.

Menurutnya harus ada langkah kongkrit melakukan dengan sungguh-sungguh kebijakan yang sudah dianggarkan. Dan dia melihat ada intruksi yang dibuat oleh pemerintah tidak berlaku dan tidak dijalankan.

“Kalau memang demikian cabut instruksinya.Sebab, masa berlakunya tidak dicantumjan waktu berakhirnya. Dan hari ini intruksi ini sudah tidak dipakai dan dijalankan. Baik oleh ASN maupun oleh masyarakat, “jlentrehnya.

Di daerah lain lanjut Ismail, pemerintahannya jalan. Antara eksekutif dan legislatifnya jalan beriringan menyiapkan new normal.

“Disini, persiapannya saja belum. Takutnya pertumbuhan ekonomi kita akan timpang dengan daerah lain. Di Kabupaten Karanganyar dan Lumajang itu bisa membuat kebijakan new normal dengan membuka obyek-obyek ekonomi. Dan disini belum menyentuh hal itu, “paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, persiapan new normal masih belum ada kejelasan dari pemerintah. Belum ada keputusan secara kongkrit dan cepat untuk membuka kegiatan seperti, pasar, olahraga, warung. Apalagi bulan-bulan ini banyak.orang punya gawe. Sudah bolehkah itu dilakukan tentu saja dengan menjalakan protokol kesehatan.

“Jangan sampai ini dibiarkan. Dan ini butuh komunikasi dan tolong mengerahkan mekanisme new normal di seluruh kegiatan. Warung boleh buka, kegiatan olah raga boleh dibuka, tapi ada ketentuan protokol kesehatan, “jelasnya.

Ismail juga menyinggung keterbukaan pemerintah yang dinilai masih remang-remang. Seperti bantuan dari perusahaan dalam bentuk CSR (Coorporate Social Responsibility).

“Saya minta laporkan hal itu biar tidak jadi fitnah seperti demo kemarin. Seakan mendapat 250 ribu masker namun kenyataannya tidak. Saya minta informasi per surat bantuan dari perusahaan yang bentuknya CSR dan di didistribusikan kemana saja, “tutup Ismail. ( bw/arf/oso)